Breaking

Minggu, 07 Mei 2017

KEBIJAKAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DALAM PERSPEKTIF PERMENDAGRI NOMOR 45 TAHUN 2016 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
TUJUAN
Menciptakan Tertib Administrasi Pemerintahan
Memberikan Kejelasan dan Kepastian Hukum Terhadap Batas Wilayah Desa
Memenuhi Aspek Teknis dan Yuridis

PENGERTIAN :
Batas                    :  Tanda pemisah antara Desa yang Besebelahan baik berupa batas alam maupun buatan.
Penetapan Desa    :  Proses  Penetapan  batas secara  Kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
Penegasan Batas   :  Proses Pelaksanaan di lapangan  dengan memberikan tanda batas koordinat yang dituangkan dalam peta penetapan batas desa.

Penetapan batas desa dilakukan untuk desa yang dibentuk setelah peraturan Menteri ini berlaku
Penegasan batas desa dilakukan untuk :
Desa yang dibentuk setelah peraturan menteri ini berlaku
Desa yang dibentuk sebelum peraturan menteri ini berlaku.

surabi-on.com
Penetapan diwujudkan melalui tahapan
Pengumpulan dan penelitian dokumen;
Pemilihan peta dasar;dan
Pembuatan garis batas di atas peta.

Penelitian Meliputi :

Pengumpulan dokumen batas;
Penelitian Dokumen

Pengumpulan dokumen batas berupa pengumpulan :
Dokumen Yuridis pembentukan desa;
Dokumen historis; dan
Dokumen terkait lainnya.
Penelitian dokumen dilakukan dengan menelusuri bukti batas desa pada dokumen terkait batas desa pada dokumen terkait batas desa untuk mendapatkan indikasi awal garis batas

Penelitian dokumen dilakukan dengan menelusuri bukti batas desa pada dokumen terkait batas desa pada dokumen terkait batas desa untuk mendapatkan indikasi awal garis batas
1.    Pembuatan peta dilakukan dengan delineasi garis batas secara kartometrik.
2.    Delineasi garis batas secara kartometrik  dilaksanakan melalui tahapan:
  • Pembuatan peta kerja;
  • Penarikan garis batas desa di atas peta;
  • Penentuan titik kartometris;
  • Penyajian peta penetapan batas desa; dan
3.    Peta  Penetapan Batas Desa ditanda- tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa KabupatenSetiap tahapan penetapan batas desa dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan ditandatangani oleh kepala desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/kota sebagai dasar pembuatan berita acara penetapan batas desa

Setiap tahapan penetapan batas desa dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan ditandatangani oleh kepala desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/kota sebagai dasar pembuatan berita acara penetapan batas desa

Penegasan Batas Desa
Penegasan    batas    desa untuk desa yang dibentuk setelah peraturan menteri ini berlaku dilakukan melalui tahapan :
Pengumpulan dan penelitian dokumen;
pelacakan dan penentuan posisi batas;
Pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
pembuatan peta batas desa.
Setiap tahapan penegasan batas dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan yang ditandatangani oleh kepala desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/ Kota.

Penegasan batas desa untuk desa yang dibentuk sebelum peraturan menteri ini berlaku  dilakukan melalui tahapan :
Pengumpulan dan penelitian dokumen;
Pembuatan peta kerja;
Pelacakan dan penentuan posisi batas;
Pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
Pembuatan peta batas desa.
Hasil penegasan batas desa dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan yang ditandatangani oleh kepala desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/ Kota.

Pengesahan Batas Desa
Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota menyusun rancangan peraturan bupati/walikota tentang penetapan batas desa berdasarkan hasil penetapan  batas desa
Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/ Kota menyusun rancangan peraturan bupati/walikota tentang penegasan batas desa berdasarkan hasil penegasan batas desa.
Bupati/walikota menetapkan    rancangan    peraturan menjadi peraturan bupati/walikota tentang penegasan batas desa.

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Terdiri dari :
Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pusat;
Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pemerintahan Provinsi
Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA
Antar desa dalam satu wilayah Kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat dituangkan dalam berita acara.
Antar desa pada wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah kabupaten/Kota di selesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati/Walikota dituangkan dalam berita acara.
Penyelesaian perselisihan batas desa diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.
Penyelesaian perselisihan batas desa tidak dapat terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan maka akan diselesaikan oleh Pemerintah di atasnya.
Antar desa pada wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda dalam satu wilayah Provinsi dan antara desa dalam wilayah Provinsi yang berbeda penyelesaiannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang batas daerah.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Dilakukan melalui pemberian pedoman umum bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

PENDANAAN
Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan APBDesa.

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus :
hak atas tanah
hak ulayat, dan
hak adat pada masyarakat.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox