Breaking

Minggu, 07 Mei 2017

Pemantauan Berbasis Masyarakat (PBM)

PEMANTAUAN BERBASIS MASYARAKAT

UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PASAL 82
AYAT 2 Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
AYAT 3 Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

HAK PENGAWASAN BPD DAN MASY DLM UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
BPD
PASAL 61
mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa

menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

MASYARAKAT
PASAL 68
meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

PENGERTIAN PEMANTAUAN BERBASIS MASYARAKAT
Pemantauan Kegiatan pengumpulan informasi melalui proses melihat kinerja pelaksanaan kegiatan dan memastikan  pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta sesuai dengan prinsip dan prosedur
Berbasis Masyarakat Metode pelaksanaan kegiatan yang memberdayakan masyarakat untuk menjadi pelaksana

PRINSIP PBM


TRANSFORMASI SOSIAL
Perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya; termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat; atau proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial.

Obyektif dan Profesional
Profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan kebijakan

TRANSPARAN
dilakukan di suatu lingkungan yang mendorong kebebasan berbicara yang bertanggung jawab. Hasil pemantauan dan evaluasi harus  diketahui oleh banyak orang terutama pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini

PARTISIPATIF
Semua penyelenggara pembangunan desa, terutama masyarakat desa, harus bebas untuk berpartisipasi dan melaporkan berbagai masalah yang dihadapi serta memberikan kontribusinya untuk perbaikan pembangunan desa.

AKUNTABEL
Pelaksanaan pemantauan, harus dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal.

BERORIENTASI SOLUSI
Pelaksanaan pemantauan, serta pembahasan hasil-hasilnya diorientasikan untuk menemukan solusi atas masalah yang terjadi dan karena itu dapat dimanfaatkan sebagai pijakan untuk peningkatan kinerja.

TERINTEGRASI
Kegiatan pemantauan berbasis masyarakat, yang dilakukan harus menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi dengan proses pembangunan desa secara keseluruhan. Pemantau dari masyarakat desa merupakan mitra kerja penyelenggara desa dalam melakukan pembangunan desa.   

BERBASIS INDIKATOR KINERJA
Pelaksanaan pemantauan dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja.









Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox